Program Pencapaian MDGs melalui Good Governance


Meskipun secara keseluruhan Indonesia berada pada jalurnya dalam mencapai sebagian besar dari sasaran MDGs, kesenjangan antar daerah tetap lebar, khususnya di Indonesia bagian timur. Selain itu, kesadaran akan komitmen nasional terhadap MDGs masih rendah, bahkan di tingkat pemerintah daerah, khususnya daerah-daerah di luar Jakarta.

Suatu survei yang dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia mencatat hanya 1% dari masyarakat yang pernah mendengar tentang MDGs. Dengan sisa waktu kurang dari 1 dasawarsa sebelum tahun 2015 yang merupakan tenggat waktu pencapaian MDGs, diperlukan desakan lebih kuat untuk pemerintah menterjemahkan komitmennya menjadi aksi konkret di tingkat daerah.

Untuk mencapai tujuan bagi perubahan kebijakan dan aksi ditingkat lokal bagi pencapaian MDGs, strategi utama Duta Besar Khusus PBB untuk MDGs di Asia dan Pasifik melalui Kampanye Milenium Indonesia adalah mengkampanyekan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui penguatan para pemangku kepentingan (stakeholders), yakni meningkatkan kesadaran publik dan akses informasi tentang MDGs melalui penguatan kapasitas dan mobilisasi media massa; dan penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk berperan serta dalam melakukan pemantauan dan melakukan advokasi kebijakan bagi kinerja pemerintah yang berkelanjutan dalam pencapaian MDGs.

Berdasarkan kemitraan dan kebutuhan yang ada untuk mencapai tujuan dimaksud diatas guna mendorong upaya-upaya nyata komitmen pencapaian sasaran dan indikator MDGs, maka dilakukan program Pencapaian MDGs melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan kerja sama antara Duta Besar MDGs untuk Asia-Pasifik melalui Partnership-UNDP dengan tiga jaringan masyarakat sipil yaitu KAPAL Perempuan, Association of Community Empowerment (ACE), dan Gerakan Pengawasan Pembangunan Berbasis Komunitas/Community Based Development Watch Network (JARI Indonesia). Program ini meliputi kegiatan Training Pengenalan dan Penerapan Kartu Penilaian untuk Monitoring Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), Focus-Group Discussion (FGD) Pengenalan dan Penerapan Kartu Penilaian untuk Monitoring Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), Dialog Publik untuk menyampaikan hasil FGD, dan Evaluasi Program di 10 (sepuluh) wilayah di Indonesia (Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Irjabar, dan Bali) yang pemilihannya berdasarkan konsultasi yang telah dilakukan dengan program-program serupa atau paralel yang dilakukan berbagai pihak termasuk Program TARGET dari MDG Supporting Unit UNDP, GAPPRI, INFID, JARI, YAPPIKA dan program-program serupa di propinsi lainnya sehingga keseluruhan wilayah Indonesia bisa dicakup dan upaya sinergis bisa dilakukan bersama. KAPAL Perempuan bertanggungjawab untuk melakukannya di 3 (tiga) propinsi yaitu di Bali, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Dalam persiapan dan pelaksanaannya di masing-masing wilayah tersebut, KAPAL Perempuan bekerja sama dengan jaringan lokal, yaitu Forum MDGs Sumatera Selatan, LBH Bali, dan Forum MDGs Kalimantan Tengah. ***