Evaluasi Program MDGs

Hasil dari seluruh kegiatan tersebut adalah:

1. Terselenggaranya training, FGD dan dialog public di Bali, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan
2. Tersusunnya profil pencapaian MDGs di 3 wilayah yang cukup komprehensif memuat data dan program pencapaian MDGs di masing-masing wilayah. Meski belum sepenuhnya sempurna mengingat minimnya ketersediaan data terutama untuk data-data kematian bayi dan ibu melahirkan serta data tentang kelestarian hidup dan kemitraan global, namur profil ini dapat menjadi salah satu sumber untuk memahami sejauh mana pencapaian MDGs di Bali, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan
3. Tersedianya materi untuk sosialisasi MDGs berupa kumpulan materi-materi pada penyelenggaraan kegiatan training, FGD dan dialog publik yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk mensosialisasikan isu MDGs. Materi-materi tersebut terdiri dari 1 (satu) makalah tentang sejarah MDGs dan seluruh upaya yang telah dilakukan untuk pencapaiannya; 1 (satu) makalah tentang MDGs dan Good Governance; 1 (satu) bahan presentasi tentang indikator-indikator pencapaian MDGs; 1 (satu) bahan presentasi tentang hubungan antara MDGs dan Good Governance dan 1 (satu) bahan presentasi tentang kartu penilaian MDGs dan 1 (satu) makalah tentang hasil penilaian pencapaian MDGs.
4. Tersempurnakannya kartu penilaian hasil uji-coba di 3 (tiga) wilayah. Kartu penilaian final ini merupakan hasil revisi berdasarkan input-input yang diperoleh saat dilakukan simulasi di Bali dan Kalimantan Tengah sehingga ketika diterapkan di Sumatra Selatan, para peserta relatif tidak menemui banyak kesulitan saat mengisinya. Perubahan tersebut meliputi penambahan indikator-indikator pencapaian MDGs untuk mempermudah pemahaman peserta, penambahan ruang untuk informasi dan data berdasarkan profil daerah serta perubahan kelompok dari yang semula adalah 4 kelompok menjadi 6 kelompok.
5. Diterimanya kartu penilaian (report card) sebagai perangkat monitoring kinerja pemerintah dalam capaian MDGs. Dengan segala keterbatasan, penerimaan hasil penilaian masyarakat sipil terhadap tingkat pencapaian MDGs sangat dirasakan di Kalimantan Tengah pada saat dialog publik.
6. Terbentuk dan terkuatkannya jaringan multistakeholders tingkat propinsi dan kabupaten
7. Terkuatkannya kapasitas tim lokal dalam memahami isu MDGs sekaligus mensosialisasikannya ke publik yang lebih luas, di samping terkuatkannya ketrampilan dalam hal pengelolaan kegiatan, membangun jaringan dan advokasi untuk isu MDGs.
8. Terbangunnya kesadaran di kalangan pemerintah lokal tentang pentingnya mengintegrasikan MDGs kedalam kebijakan pembangunan dan pembudgetannya. Kesadaran ini diketahui secara jelas pada saat evaluasi program di Bali dan Kalimantan Tengah.
9. Pemerintah lokal mendapatkan indikator yang lebih jelas dalam mengukur keberhasilan pembangunan di daerahnya. Outcome ini terutama diketahui pada saat sesudah melakukan training sosialisasi kartu penilaian pencapaian MDG di Karangasem, Bali.
10. Terbangunnya hubungan dan koordinasi yang lebih baik di dalam pemerintah lokal dan dengan beberapa komponen masyarakat sipil (ORNOP, KSM, dan Media) dalam forum multi-stakeholder untuk memonitoring capaian MDGs.
11. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan MDGs sebagai alat pemenuhan hak dasar manusia, dan terbukanya ruang partisipasi publik dalam proses monitoring dan evaluasi atas program – program pembangunan, terutama yang terkait dengan pelayanan publik.
12. Adanya inisiatif untuk mengadvokasikan dan memonitoring capaian MDGs di wilayahnya. Inisiatif untuk melakukan advokasi dan monitoring muncul dari para peserta yang terlibat di semua daerah (Sumatera Selatan, Bali, dan Kalimantan Tengah). Mereka bersepakat bahwa upaya percepatan MDGs dapat terjadi apabila terjadi proses kontrol dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring tersebut tidak bertumpu pada pencarian kesalahan melainkan menemukan rekomendasi-rekomendasi apabila program-program yang ada ternyata tidak sejalan dengan pencapaian MDGs.
13. Tersosialisasikannya MDGs dan isu-isunya ke Publik melalui media cetak dan elektronik dan adanya kesediaan dari media massa untuk terlibat dalam kampanye MDGs selanjutnya di daerah. ***