Audit Gender Berbasis Komunitas

“Jangan kaget dengan hasil temuan kami ini yaitu adanya pemalsuan KTP, pungutan liar, kelompok-kelompok fiktif, dana SPP yang diakses oleh golongan sosial menengah keatas dan sulit diakses oleh perempuan miskin sehingga tidak tepat sasaran, persyaratan yang sulit, pencairan dana yang lama, pinjaman dana hanya habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak cukup untuk usaha. Inilah temuan-temuan yang kami dapatkan dari hasil audit melalui AGBK di tempat kami tinggal, Desa Pijot, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) belum berhasil meningkatkan kesejahteraan perempuan miskin”.

Temuan-temuan yang diungkapkan di atas adalah bagian dari presentasi hasil Audit Gender Berbasis Komunitas (AGBK) yang disampaikan oleh Ibu Fitri sebagai salah satu Auditor Komunitas pada Dialog Publik di Jakarta, tanggal 28 April 2014 di hadapan 450 undangan dan dihadiri oleh pemerintah nasional dan daerah dari TNP2K, Bappenas, Departemen Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Bupati Pangkep Sulsel dan perwakilan pemerintah dari Kabupaten Lombok Timur dan Kupang. Acara ini sebagai puncak penutupan kegiatan AGBK yang telah dilaksanakan selama 3,5 tahun di tahun 2011- pertengahan tahun 2014. AGBK yang dilakukan di 15 desa/kelurahan di 4 propinsi yaitu NTB, NTT, Sulbar, dan Sulsel adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengembangkan model evaluasi dengan perspektif dan analisis gender yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat sipil dan kelompok perempuan miskin sebagai penerima manfaat program terhadap program-program penanggulangan kemiskinan pemerintah khususnya untuk program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan. Audit ini dilakukan oleh Komite Auditor yang terdiri dari Tim Auditor Komunitas yaitu perempuan miskin penerima bantuan dana SPP dan non SPP serta Fasilitator Daerah yang terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil (LSM, Akademisi, Media, dan Tokoh masyarakat).

Keterlibatan perempuan miskin sebagai Auditor Komunitas telah berhasil meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan untuk terlibat dalam-proses-proses pengambilan keputusan yang dapat memperkuat akses mereka terhadap sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak asasi mereka, khususnya terhadap pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan reproduksi perempuan. Para perempuan Auditor Komunitas ini aktif terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan juga sudah berani tampil sebagai pembicara di berbagai forum di desa, kecamatan, kabupaten, bahkan nasional.

Di dalam prosesnya, AGBK menggunakan manual sebagai panduan pelaksanaannya. Di manual ini, dijelaskan metode penggalian data yang digunakan di tingkat desa ini adalah metode Participatory Rural Appraisal (PRA). PRA adalah metode penggalian data yang bersifat partisipatoris yang dilakukan oleh komunitas sendiri. Melalui penggalian data ini dihasilkan data alternatif tentang situasi kemiskinan khususnya situasi kemiskinan perempuan dan hasil audit dari program SPP. Data alternatif ini sangat membantu pemerintah mulai dari tingkat desa sampai nasional, mulai dari pembaharuan data-data khususnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, data ini baik dari sisi konsep, metodologi dan instrumentnya ternyata dapat mengisi kesenjangan alat-alat monitoring dan evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil AGBK, pemerintah lokal dan nasional dapat memperbaiki kebijakan dan penganggaran mereka dalam upaya memastikan program yang dapat menjangkau orang miskin, perempuan miskin dan kelompok marginal lainnya serta memastikan partisipasi aktif dari kelompok-kelompok miskin dan perempuan. Perbaikan kebijakan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah ditunjukkan melalui lahirnya Peraturan Bupati Kabupaten Maros No. 65 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Lombok Timur No. 10 Tahun 2014 tentang “Partisipasi Perempuan Penerima Manfaat dalam Evaluasi Gender Berbasis Komunitas Terhadap Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah”. Selain itu program AGBK ini juga sudah direplikasi oleh Institut KAPAL Perempuan pada program “gender Watch” yaitu program pemantauan bersama terhadap program perlindungan sosial khususnya program Jaminan Kesehatan Nasional.