Opini

Surat Dukungan Resolusi PBB No. A/HRC/35/L.26 Related to Child Early and Forced Marriage in Humanitarian Setting

Jakarta, 7 Juli 2017 Kepada yang Terhormat: 1.    Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia 2.    Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 3.    Ibu Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 4.    Bapak Asrorun Ni’am Sholeh, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia 5.    Bapak Hasan Kleib, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa

[ Read More ]

Peringatan Perjuangan Kartini 21 April 2017: Peringatan telak dari BPS menguak Kekerasan terhadap 28 juta Perempuan yang Tersembunyi

Tidak seorangpun boleh ditinggalkan (no one left behind). Tidak satupun perempuan yang boleh mengalami kekerasan dibumi ini. Dan sekarang bahaya telah mengorbankan 28 juta perempuan usia 15-65 tahun, satu dari 3 perempuan dipertaruhkan kemanusiaannya dengan dijadikan obyek kekerasan seksual dan fisik. Siapa jutaan perempuan ini mungkin ada diantara kita, mungkin adik, kakak, saudara dan kerabat

[ Read More ]

Hari Perempuan Internasional dari Bantaran Kali Ciliwung

Peringatan Hari Perempuan Internasional di Bantaran kali Ciliwung, Bidaracina Jakarta Timur, Selasa 14 Maret 2017. Hari Perempuan Internasional selama ini dipandang hanya milik kelas menengah dan datang dari dunia Barat. Namun tidak demikian kenyataannya. Perempuan dari kalangan akar rumput di bantaran Kali Ciliwung yang tergabung dalam Sekolah perempuan Bidaracina, memaknai Hari Perempuan Internasional sesuai dengan

[ Read More ]

Enam Masalah Perempuan Indonesia

  Kesetaraan gender adalah tujuan kelima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang ditentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dilaporkan oleh sekitar 40 negara dalam bentuk Voluntary National Review. Laporan rutin yang mencatat kemajuan setiap negara dalam mencapai tujuan SDG itu akan dibahas dalam Forum Politik Tingkat Tinggi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pekan depan.

[ Read More ]

LSM KAPAL Perempuan: Toleransi Keberagamaan Harus Masuk Kurikulum Pendidikan

Jakarta, Laporannews – Direktur Institute Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan atau KAPAL Perempuan, Misiyah, mengatakan agar pemerintah harus segera ambil sikap dalam membendung derasnya intoleransi di tengah masyarakat. Ia mengusulkan agar ide toleransi dimasukan ke dalam kurikulum pendidikan. “Saya menghimbau kepada pemerintah agar segera membendung ideologi-ideologi intoleran ditengah masyarakat kita. Oleh karena itu, saya mengharapkan

[ Read More ]

Bertahan dalam Kesunyian Panjang: Kisah Penyintas Kekerasan di Masa Konflik

“Satu malam saya dipanggil oleh seorang tentara. Saya dimasukkan ke sebuah kamar berukuran kecil dan di situlah mereka memperkosa saya, bergantian, hampir sepanjang malam,” ujar AC, 50 tahun. Perempuan itu bercerita dengan nada perlahan dan getir. Saya merinding membayangkan betapa pahit perjalanan hidup seorang perempuan yang dipaksa ‘menyerahkan’ tubuhnya untuk kepuasan seksual beberapa tentara. Tidak

[ Read More ]

Menyoal Zina dan Pemerkosaan

MAHKAMAH Konstitusi sedang menguji Pasal 284, 285, dan 292 KUHP dari gugatan sejumlah pihak. Kalau catatan persidangan 30 Agustus dan 8 September 2016 dibaca, tampaknya persidangan menitikberatkan pembahasan pada dua pasal. Pertama, Pasal 284 memperluas makna perzinaan, yaitu tidak sebatas hubungan seksual laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dengan orang lain di luar pasangannya sebagaimana

[ Read More ]

Homoseksualitas Hari Ini: Bukan Sekedar Kebencian

Senin, 1 Agustus 2016, berlangsung sidang Judicial Review terhadap KUHP Pasal 284, 285 dan 292 tentang Perzinahan, Perkosaan dan Pencabulan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang yang biasanya hening mendengarkan argumentasi sejumlah pakar, hari itu berubah menjadi suasana yang dipenuhi wajah-wajah yang menunjukkan rasa jijik pada gambar-gambar yang ditunjukkan oleh seorang saksi ahli. Seorang dokter, saksi

[ Read More ]

“Penghilangan” Perempuan Dalam SDG’s

Prinsip no one left behind dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tampaknya akan diabaikan oleh Pemerintah RI. Dua isu krusial di negeri ini, yakni sunat perempuan dan perkawinan anak, terancam dihilangkan. Data Unicef 2015 berdasarkan survei di 33 provinsi, 497 kota dan 300.000 rumah tangga pada 2013 menunjukkan gambaran menohok: lebih separuh jumlah anak gadis di

[ Read More ]

Urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pro dan kontra terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebiri masih berlangsung. Namun Perppu Nomor 1 Tahun 2016 telah disetujui Presiden. Perppu ini menggantikan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang intinya memberikan hukuman tambahan pidana mati, seumur hidup, pidana penjara paling singkat 10 tahun (ayat 5), pengumuman identitas pelaku (ayat

[ Read More ]