Feminisasi Kemiskinan

Potret Buruknya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan[1]
Sampai berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 dan RPJMN 2009-2014 yang dipatok 8%-9% dan target MDGs 7,5% masih gagal di Indonesia. Upaya pemerintah melalui kebijakan, program dan anggaran pemerintah masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus serius dituntaskan. Memang ada perkembangan baik, yang ditunjukkan dari data kuantitatif bahwa angka kemiskinan terjadi penurunan hingga mencapai 11,13%. Namun demikian, penurunan angka saja tidak cukup, dibaliknya masih menyisakan masalah berat dan panjang terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil, terluar, terdalam, kelompok rentan terutama perempuan dan kelompok marginal. Penghentian kemiskinan bukan sekedar pembalikan sederet angka-angka, namun bagaimana perubahan kenyataan dibalik angka tersebut.

Bagi perempuan, kemiskinan yang dialami lebih dari sebatas ketertinggalan ekonomi. Situasi buruk yang disebabkan karena seseorang berjenis kelamin perempuan telah memperparah kualitas hidupnya sebagai masyarakat yang termasuk dalam golongan rakyat miskin. Rendahnya akses perempuan terhadap pelayanan public, sumber daya ekonomi, kepemimpinan dan partisipasi dalam politik dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai manusia yang bermartabat merupakan salah satu akar pemiskinan. Situasi buruk lainnya yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan adalah kekerasan, kejahatan seksual, beban kerja ganda serta penempatan mereka sebagai komoditas dan obyek. Situasi dan proses inilah yang dinamakan dengan feminisasi kemiskinan[1] sebagai sebuah proses pemiskinan perempuan yang disebabkan oleh tindakan pengabaian pemenuhan hak-haknya karena seseorang tersebut berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meninggalkan problem feminisasi kemiskinan jika Indonesia akan memperkecil rasio ketimpangannya dari angka rawan 0,41 menjadi 0,36 pada tahun 2019.

Siapa dapat mengingkari realita data TNP2K yang telah diterbitkan melaui buku hasil kajian gender yang didasarkan pada data terpilah dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dan dikonsolidasikan dengan Basis Data Terpadu (BDT). Tampak nyata feminisasi kemiskinan terjadi, bahwa hampir 3 juta rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan ada di 3 desil terendah dalam (BDT)[2]. Dan yang paling parah lagi adalah 21% kepala rumah tangga perempuan tersebut tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Data menunjukkan bahwa setiap kelompok umur, laki-laki bekerja dengan jumlah jam lebih panjang per minggu dibandingkan perempuan, dengan rata-rata tujuh jam lebih lama per minggu. Namun, temuan kritisnya adalah PPLS dan Susenas tidak memasukkan jam kerja tidak dibayar karena masih bias pekerjaan berbayar. sehingga data ini tidak mengungkap beban kerja perempuan yang bekerja di rumah tangga rata-rata antara 10-16 jam.

Lebih lanjutan dari masalah perempuan kepala keluarga, kita masih dihadapkan dengan buruknya tingkat kesehatan reproduksi perempuan yang mencapai hingga 359 per 100 ribu kelahiran hidup, tingginya angka kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di ranah rumah tangga maupun publik, kuatnya praktek-praktek budaya yang melemahkan posisi perempuan, sempitnya kesempatan kerja, upah rendah, rentannya terhadap perdagangan perempuan, perkawinan anak dan rendahnya kepemimpinan dan partisipasi perempuan. Masalah-masalah ini tidak cukup mendapatkan perhatian yang seimbang dengan beratnya masalah dalam konteks masyarakat miskin. Padahal sejatinya masalah ini menjadi bandul pemberat dari tingkat keparahan kemiskinan yang dirasakan perempuan dibanding laki-laki miskin.

Feminisasi kemiskinan terus berlangsung, dalam sejarah Indonesia, dan telah menjadi agenda perjuangan perempuan sejak jaman penjajahan. Penghapusan perkawinan paksa, menghentikan “Cina Mindring” atau perdagangan perempuan, meningkatkan pendidikan perempuan, partisipasi politik dan lain-lain telah menjadi agenda Kongres perempuan pertama pada tahun 1928. Namun hingga kini kita masih tetap menghadapi masalah yang sama, meskipun bentuk dan namanya berbeda-beda. Mengapa masalah ini tetap langgeng lestari, setidaknya, kita dapat menemukan tiga faktor utama yaitu kuatnya budaya patriarki, makin mengerasnya cara pandang yang konservatif dan kebijakan yang arahnya pada privatisasi[3] pelayanan publik.

Penanggulangan kemiskinan tanpa mengurai problem-problem khusus perempuan, maka akan tetap meninggalkan berjuta masyarakat miskin berjenis kelamin perempuan tetap berada dalam kubangan kemiskinan. Saatnya menghapuskan kebijakan-kebijakan yang menopang privatisasi pelayanan public, menyuburkan budaya yang menghargai keberagaman, dan menghentikan budaya patriarki. Jika pemerintah mengejar penurunan angka kemiskinan dari 10,96% menjadi 7,0-8,0% di tahun 2019, memang mungkin dapat tercapai, dalam hitungan statistik. Sayangnya, penurunan secara kuantitatif, tidak serta merta mampu menyumbang berhentinya tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kemiskinan terutama bagi perempuan.

Penghentian kemiskinan tidak mungkin terjadi tanpa menyentuh kerangka feminisasi kemiskinan. Dalam prioritas pembangunan nasional periode 2015-2019 telah ditegaskan sebuah misi yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kami mendesak Pemerintah untuk:

1. Merumuskan ulang pengertian (definisi) kemiskinan dan mengintegrasikan pengalaman perempuan miskin dalam pengertian baru tersebut.

2. Merumuskan kebijakan Perlindungan Sosial secara komprehensif yang berkeadilan sosial dan berkadilan gender, inklusif dan transformatif , didukung oleh kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai.

3. Meningkatkan jumlah, mutu dan keterjangkauan pelayanan public yang memberi affirmasi (perlakuan khusus sementara) menjamin akses perempuan miskin untuk menikmati pelayanan public tersebut, Melalui penghapusan kebijakan-kebijakan yang menopang privatisasi pelayanan publik

4. Menghapuskan produk-produk hukum yang mendiskriminasi perempuan dan kelompok marginal yang selama ini menjadi penghambat dan sumber ketimpangan yang dialami oleh perempuan di Indonesia

…………………….

[1] Bahan ini ditulis oleh Tim Institut KAPAL Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia sebagai bahan awal untuk kampanye bersama Gerakan Perempuan-Indonesia Beragam untuk Hari Perempuan Internasional

[2] Banyak contoh mengenai feminisasi kemiskinan, misalnya ketika perempuan mengalami KDRT dan memutuskan bercerai, hidupnya memburuk tanpa laki-laki (mendapat stigma buruk, kesulitan mengakses layanan publik, sebagai kepala keluarga namun tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan kepala keluarga laki-laki terutama hak berpartisipasi dalam pegambilan keputusan di lingkungan, mengakses program pemerintah dll). Demikian halnya dengan perkawinan anak akan menyebabkan perempuan putus sekolah, kemudian perempuan yang tidak berpendidikan sulit mengakses pekerjaan yang layak.

[3] Privatisasi pelayanan publik yang dimaksud adalah sikap negara yang melimpahkan tanggung jawab negara kepada masyarakat, misalnya membebankan biaya-biaya pendidikan non SPP kepada masyarakat yang seringkali disemukan dengan alasan partisipasi masyarakat.