“Gender Watch” sebagai Wujud Partisipasi Perempuan dalam Program Perlindungan Sosial

Kata-kata ini yang sering terdengar ketika masyarakat miskin terbentur dengan masalah kesehatan

Kesehatan adalah hak dasar bagi setiap warga negara dimulai sejak janin dalam kandungan sampai manusia meninggal dunia. Perlindungan kesehatan yang gratis dan bermutu adalah wujud perlindungan negara bagi warga negara. Apa yang terjadi jika negara tidak hadir dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga negara? akibatnya adalah kemiskinan yang akut. Kemiskinan dikarenakan perekonomian masyarakat yang terhambat karena tidak bisa melakukan aktivitas bekerja sedangkan harus menanggung biaya Rumah Sakit (RS) yang sangat tinggi. Walau sudah ada jaminan perlindungan sosial, yang tertuang dalam amandemen UUD 1945, pasal 28 (1) tentang hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sayangnya pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat saat ini masih syarat dengan berbagai masalah.

Masalah-masalah kesehatan dimulai dari tingkat daerah dengan memakai Kartu Jaminan Kesehatan (KJS) sampai nasional memakai Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang kemudian semuanya melebur sejak tanggal 1 Januari 2014 menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun semua program perlindungan kesehatan tersebut belum bisa mensejahterakan masyarakat yang paling miskin karena JKN belum diterima secara merata. Masalah lainnya adalah ketika melakukan registrasi berupa antrian yang panjang sejak pukul 04.00 pagi sampai siang hari. Selain itu masalah pada Pusat Pelayanan Kesehatan PPK dari mulai Puskesmas-RSUD-RSPP melakukan kecurangan dengan menolak pasien yang memakai kartu JKN dengan alasan tidak ada kamar. Sama halnya ketika pengelola dana (BPJS) melakukan kecurangan pada dana dan otoritas yang mereka kuasai, misalnya kerjasama dengan PPK terhadap Apotik dan Lab dengan mendapatkan gratifikasi. Banyaknya modus dan penyelewengan wewenang yang terjadi menimbulkan kerugian dan in-efisiensi dana publik pada program JKN.

Melihat masih banyaknya permasalahan diatas, perlu adanya membangun kesadaran kritis masyarakat khususnya perempuan untuk menagih janji negara untuk memberikan perlindungan kesehatan. Cara yang dilakukan oleh Institut KAPAL Perempuan yaitu mengembangkan sekolah perempuan dimana adanya penguatan kapasitas bagi perempuan miskin agar terbangun kesadaran kritisnya. Kesadaran kritis perempuan dibangun dengan pendidikan adil gender dan kepemimpinan perempuan. Harapannya perempuan miskin semakin kritis, berdaya dan mandiri dalam memperjuangkan nasibnya mencapai kesejahteraan dan keadilan juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara terlibat dalam melakukan pemantauan (Gender Watch) terhadap program perlindungan sosial berperspektif gender.

Apa itu Gender Watch? yaitu pemantauan yang melibatkan 3 pihak yaitu masyarakat sipil, pemerintah dari tingkat desa/kelurahan, kabupaten dan provinsi juga penerima manfaatprogram kesehatan. Ada 4 (empat) aspek yang dipantau dalam program “Gender Watch” yaitu Aspek Input meliputi kebijakan, penganggaran, serta kelembagaan dan mekanisme kerja program. Aspek Proses mencakup penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, seperti efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pelaksanaan program. Aspek Hasil menilai tercapainya hasil kegiatan sebagaimana direncanakan, yaitu (a) Tingkat realisasi program, jumlah perempuan miskin yang menerima bantuan setiap tahun, (b) Tingkat perkembangan kesehatan, pendidikan dan asupan gizi, (c) Tingkat sosial ekonomi penerima sumbangan, (e) Tingkat kepemimpinan dan partisipasi perempuan. Aspek Dampak menilai keberhasilan dampak yang direncanakan dalam buku kerja (manual) perlindungan sosial, yaitu dampak terhadap pemberdayaan perempuan dan dampak terhadap kepemimpinan perempuan.

Dalam mencapai itu semua Institut KAPAL Perempuan bekerjasama dengan 6 mitra yaitu YKPM (Sulawesi Selatan) bekerja untuk wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; KPS2K (Jawa Timur) bekerja di kabupaten Gresik; LPSDM (NTB) bekerja di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara; YAO (NTT) bekerja di Kota Kupang dan PBT (Sumatera Barat) bekerja di Kota Padang untuk melakukan Gender Watch di wilayah-wilayah tersebut. Dalam menjalankan program Gender Watch penting adanya dukungan dari berbagai pihak. Pihak yang penting terlibat adalah masyarakat miskin penerima manfaat program kesehatan, bukan penerima manfaat program kesehatan dan pemimpin perempuan lokal, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader perempuan, aparat pemerintah seperti RT, RW dan Lurah setempat sebagai Tim Pemantau Komunitas dan Forum Multipihak di tingkat desa/kelurahan. Selain itu keterlibatan akademisi, media, pemerintah dan NGO/LSM sebagai Forum Multipihak pendukung di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Hasil yang di capai dari kegiatan yang dilakukan pada tahun pertama adalah dikukuhkannya Tim Pemantau Komunitas dan forum multipihak di 13 desa/kelurahan dengan mitra di 4 wilayah di Indonesia, adanya Tim Pemantau Kabupaten/provinsi dan forum multipihak kabupaten/provinsi. Hasil lainnya adalah adanya Penandatanganan Nota Kesepahamanan (MoU) di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Sulawesi Selatan), Gresik (Jawa Timur), Lombok Timur dan Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat). Berbeda dengan Jakarta yang baru pada tahap pembuatan draft MoU dengan Provinsi DKI Jakarta. Harapannya dengan kerjasama yang dilakukan bisa membawa perubahan, baik kebijakan dan anggaran yang berperspektif gender sehingga program perlindungan sosial kesehatan bisa dinikmati oleh seluruh warga negara khususnya perempuan miskin di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.