Homoseksualitas Hari Ini: Bukan Sekedar Kebencian

Senin, 1 Agustus 2016, berlangsung sidang Judicial Review terhadap KUHP Pasal 284, 285 dan 292 tentang Perzinahan, Perkosaan dan Pencabulan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang yang biasanya hening mendengarkan argumentasi sejumlah pakar, hari itu berubah menjadi suasana yang dipenuhi wajah-wajah yang menunjukkan rasa jijik pada gambar-gambar yang ditunjukkan oleh seorang saksi ahli. Seorang dokter, saksi ahli tersebut, menayangkan foto-foto penyakit kelamin yang terjadi di Indonesia dan menyatakan bahwa hal itu disebabkan oleh perzinahan dan homoseksualitas.

Gugatan terhadap 3 pasal KUHP tersebut mengarahkan serangan utamanya pada kelompok homoseksual, meskipun dampak dari pasal-pasal yang digugat akan turut dirasakan oleh kelompok-kelompok minoritas lainnya seperti kelompok penghayat yang sebagian besar melangsungkan perkawinannya secara adat dan tanpa pencatatan sipil serta Perempuan Kepala Keluarga atau perempuan yang tidak menikah yang akan dilabeli sebagai kelompok yang patut dicurigai “berpotensi” melakukan perzinahan[1].

Judicial Review ini hanyalah satu diantara sekian kasus yang berupaya menyerang kelompok homoseksual, setidaknya dalam 6 bulan terakhir, upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok konservatif (Islam) bukan lagi sekedar kebencian tapi secara sistematis menunjukkan upaya mengkriminalisasi kelompok-kelompok homoseksual. Jika kebencian terhadap kelompok homoseksual yang terus dibangun merupakan bagian dari upaya “mendeformasi” kelompok-kelompok homoseksual sebagai “Yang Menyimpang dari Wilayah Normalitas” (Budi Hardiman, 2003), lalu kita sebut apa “usaha keras” kelompok-kelompok konservatif dalam mengkriminalisasi identitas dan ekspresi seksual seseorang? Bagi saya, itu adalah kejahatan kemanusiaan.

Stigma dan Proses “The Othering”

Dalam kasus Judicial Review 3 pasal KUHP di atas, visualisasi berupa foto-foto penyakit kelamin menjijikkan adalah simbol-simbol yang dipakai untuk memperkuat stigma terhadap kelompok homoseksual. Menurut Budi Hardiman, ketika teori stigma dibangun, ideologi untuk membuktikan inferioritas “Yang Ter-Stigma” juga ditanamkan sedemikian rupa hingga persepsi publik terbangun, tidak hanya melahirkan kebencian (fobia) tetapi juga menjadikan individu atau kelompok tersebut sebagai ancaman, dan oleh karena itu, diskriminasi bahkan penyingkiran terhadap “mereka” adalah lumrah dan sah. Pada bagian lain, simbol-simbol ini juga berfungsi untuk merawat ketakutan-ketakutan terhadap kelompok homoseksual yang secara politis-sebenarnya-mengancam ketahanan kelompok-kelompok konservatif.

Stigma, demikian Budi Hardiman, menghalangi persentuhan komunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Stigma memblokade pengenalan di tahap awal untuk pembentukan “kita”. Kegagalan di tahap awal ini kemudian menjadi kegagalan selanjutnya untuk penyingkapan dan proses membangun kepercayaan terhadap “Yang Lain”. “Yang Ter-Stigma” kemudian dieksklusi menjadi “Yang Lain” dan mencerabut mereka dari “Yang Sama”.

Pasca JR: Siapkah Kita Diantara Absennya Negara?

Sidang MK untuk JR ini-sampai tulisan ini dibuat-masih berlangsung. Pertanyaan yang rasanya menghantui kita adalah “apa yang akan terjadi pada kelompok-kelompok LGBT, penghayat, perempuan yang tidak menikah dan perempuan Kepala Keluarga jika MK mengabulkan gugatan pemohon?”. Ketakutan ini tentu bukan kegalauan semata mengingat berkali-kali negara gagal hadir melindungi warga negaranya terutama warga negara dari kelompok minoritas yang bahkan diakui pun tidak. Apa yang akan terjadi?. Pertanyaan ini rasanya menyesakkan dada membayangkan kekerasan tidak manusiawi yang akan diterima oleh kelompok-kelompok minoritas tersebut.

Di sisi lain, sepinya advokasi JR ini oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil juga mengindikasikan bahwa isu kriminalisasi terhadap kelompok LGBT belum menjadi isu krusial di antara serpihan isu intoleransi di Indonesia dimana konflik serta kekerasan berbasis agama dan adat masih menjadi wajah utama dari isu intoleransi di Indonesia.

Jika demkian, kita harus mulai membayangkan, apa yang bisa kita lakukan pasca JR-jika gugatan dikabulkan? Kelompok-kelompok LGBT di berbagai daerah, sangat disadari, belum memiliki supporting group yang kuat. Umumnya kelompok-kelompok LGBT masih terkotak-kotak dalam identitas dan ekspresi seksual yang sangat beragam namun belum memiliki soliditas yang cukup, sementara proses “coming out”-nya berjalan sangat lambat dan cenderung menjadi hambatan utama dalam proses pengorganisasian kelompok-kelompok LGBT. Pelarangan ekspresi dan identitas seksual, penganiayaan, kekerasan hingga harassment dan abusive yang diterima oleh kelompok-kelompok LGBT membutuhkan upaya-upaya perlindungan di tengah kegagalan berpikir negara dalam memandang homoseksusalitas.

Crisis Centre dan Shelter tampaknya menjadi salah satu jalan untuk memberikan perlindungan “emergency” dari ancaman kekerasan terhadap kelompok LGBT, selain penguatan komunitas LGBT dan membangun kesadaran publik. Shelter, harus didesain menjadi tempat perlindungan sekaligus ruang aman bagi kelompok-kelompok LGBT. Tentu, negara harus terus ditagih karena janji Nawacita adalah memberikan perlindungan bagi semua warga negara, tak terkecuali kelompok LGBT.

[1] Pemohon mengajukan perluasan definisi zina, perkosaan dan pencabulan. Menurut pemohon, pasal perzinahan juga bisa diberlakukan bagi siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan atau laki-laki tanpa melalui perkawinan. Untuk pasal perkosaan, menurut pemohon, perkosaan bisa terjadi pada siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga dengan pasal pencabulan, bahwa pencabulan bisa dilakukan tanpa batas usia. —(YK)—-