Institut KAPAL Perempuan Paparkan Temuan Pelayanan Kesehatan di Lapangan

11/04/2018

JAKARTA – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo mengakui masih ada beberapa masalah pada pelayanan dasar jaminan kesehatan di lapangan. Berbagai temuan dan laporan dan lapangan akan menjadi masukan untuk menjadikan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Eko Sulistyo saat menerima Institut Kapal Perempuan di Kantor Staf Presiden, Selasa, 10 Februari 2018. “Banyak persoalan layanan kesehatan harus diselesaikan, baik dari aspek data, kualitas layanan, maupun sosialisasi. Baik dari BPJS, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, maupun instansi lain,” papar Eko.

Lingkaran Pendidikan Alternatif (Kapal) untuk Perempuan didirikan pada 8 Maret 2000 untuk membangun gerakan perempuan dan sosial guna mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perdamaian. Organisasi ini dibentuk bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan berbasis identitas etnis dan keagamaan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan dukungan MAMPU, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keseteraan Gender, Kapal Perempuan dan para mitranya membantu perempuan untuk mendapatkan akses dan mempengaruhi pelaksanaan program-program perlindungan sosial pemerintah melalui Gender Watch dan Sekolah Perempuan.

Direktur Eksekutif Harian Institut Kapal Perempuan Misiyah memaparkan laporan yang menyajikan hasil pemantauan program Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) subsidi pemerintah. Program yang dipilih dalam pemantauan ini adalah program perlindungan sosial yang ditujukan bagi 40 persen penduduk miskin dan rentan atau mencakup 96.829.022 jiwa.

Beberapa analisis dan rekomendasi disampaikan di antaranya, tingginya kepemilikan Kartu JKN-PBI/KIS Tinggi, namun lemahnya distribusi informasi, tertutupnya akses terhadap fasilitas kesehatan reproduksi, perlunya tindakan Khusus (afirmasi) untuk wilayah pinggiran, pentingnya partisipasi warga khususnya perempuan, serta peran Puskesmas sebagai tumpuan harapan sekaligus keluhan masyarakat.

“Kami mendesak BPJS agar menjalankan tanggungjawabnya dan membuat terobosan-terobosan untuk membuat desain sosialisasi yang mudah difahami, lengkap dan dapat menjangkau komunitas terpencil, wilayah sulit di pesisir, kepulauan maupun pegunungan,” kata Misi.

Kapal Perempuan juga berharap agar BPJS menerapkan prinsip affrmasi untuk memberi perhatian khusus pada isu-isu kesehatanyang selama ini tertinggal yaitu seksualitas dan kesehatan reproduksi, HIV AIDS, kesehatan untuk difabel, kelompok minoritas, dan masyarakat adat.

Dalam pertemuan ini, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Ifdhal Kasim.

Adapun dari Kapal Perempuan juga disertai para aktivis perempuan dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Direktur Migrant Care Wahyu Susilo, serta Kate Shanahan dan Tria Lakshmi dari MAMPU Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keseteraan Gender.

Para pegiat kemanusiaan itu antara lain Ririn Hayudiani dari NTB yang mengkoordinir pemantauan di wilayah pegunungan terpencil dan masyarakat adat, Iva Hasanah dari perwakilan Jatim yang mengkoordinir pemantauan wilayah pedesaan dan mengembangkan di pulau Bawean, Lisna Sau pemantau desa Noelbaki, NTT, Nurhayati fasilitator pengorganisasian di kepulauan terpencil Sulawesi Selatan, Sri Muliati, anggota tim pemantau wilayah miskin kota DKI Jakarta, V. Indri, Ema, dan Indri S fasilitator lapangan yang mengkoordinir pemantauan Jakarta, Ulfa Kasim, koordinator pengorganisasian perempuan di lima wilayah, Justin A: Koordinator Advokasi dan SDGs, Budhis Utami: koordinator nasional untuk 6 wilayah, serta periset dan data Kurniawan.

 

Link berita: 

http://ksp.go.id/institut-kapal-perempuan-paparkan-temuan-pelayanan-kesehatan-di-lapangan/index.html