Jangan Meninggalkan Perempuan, Anak-anak dan Masyarakat yang Selama ini Sudah Dimarjinalkan

Sudah dua tahun, pemerintah berkomitmen melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs tetapi menurut para narasumber yang hadir dalam Konferensi Pers yang dikoordinir INFID menyatakan pemerintah masih jalan di tempat. Artinya belum menunjukkan perkembangan berarti.

Misiyah, Direktur KAPAL Perempuan, sebagai salah satu narasumber dalam Konferensi Pers tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus konsisten dengan kampanye internasional yang sudah dilakukan dengan implementasinya. Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk melibatkan masyarakat sipil dan ini sudah tertuang dalam Perpres No. 59/2017 tetapi sampai saat ini belum terealisasi dalam sebuah kebijakan yang lebih operasional. Termasuk untuk menyegerakan pembentukan RAN dan RAD yang menjadi panduan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan SDGs.

Dengan komitmen bahwa “Tak seorangpun boleh ditinggalkan”, Misiyah juga terus menerus mengangkat permasalahan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan yang cenderung terpinggirikan. Pemerintah tidak punya target yang kuat untuk isu ini. Misalnya pemerintah hanya berkomitmen menurukan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan hanya 305 per 100.000 kelahiran padahal itu adalah angka AKI. Tentu ini pasti tercapai. Indonesia tidak ambisius untuk permasalahan yang itu sangat serius dan tidak pernah ditangani oleh pemerintah sebelumnya. Bukan hanya AKI tetapi juga perkawinan pada usia anak, sunat perempuan, kekerasan pada perempuan dan seluruh praktek berbahaya lainnya pada perempuan.

Ini akan semakin menyulitkan karena pemirintah hanya menggunakan 20% indikator global dan selebihnya menggunakan indikator proxy (pengganti) yang berpontensi tidak jelas pencapaiannya. Termasuk didalamnya pada masalah sunat perempuan padahal angkanya di Indonesia semakin meningkat.