Jika Tidak Mendengar Suara Perempuan, Tak Mungkin Mengetahui Kebutuhan Mereka

Ada 159 Anggota Sekolah Perempuan dari Kelurahan Rawajati, Bidaracina dan Kampung Jati mengikuti diskusi “Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Ekonomi diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta pada 31 Mei, 1-2 Juni 2016.  Kegiatan ini diselenggarakan di tiga kelurahan secara terpisah.

Ini baru pertama kali pemerintah mengundang anggota Sekolah Perempuan yang berarti juga pengakuan bahwa ada kelompok perempuan selain PKK.  Cara pandang ini mulai berubah sejak Sekolah Perempuan memaksa mengikuti Musrenbang mulai tingkat RW, kecamatan dan akhirnya diundang di tingkat provinsi.  Sekalipun tidak diundang, ditolak masuk dan memberikan usulan, Anggota Sekolah perempuan tetap gigih bersuara dan memberikan usulan.  Pemerintah akhirnya mengakui bahwa perempuan miskin yang bahkan tak tersentuh PKK dapat memberikan informasi situasi kemiskinan perempuan yang akurat dan memberikan usulan cerdas untuk meresponnya.

Para narasumber diskusi dari perwakilan pemerintah, yaitu Evi Lisa (BPMPKB), Diana Caturini dan Dina Juwita (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/KPPPA) memberikan informasi tentang pengembangan ekonomi skala rumah tangga. Beberapa kegiatan yang ditawarkan adalah membudidayakan tanaman hidroponik dan tanaman dalam polybag untuk warga yang tidak memiliki lahan luas. Peserta meragukan ide ini karena akan sulit membeli bahan-bahan dan peralatan hidroponik yang sangat mahal dan tidak terjangkau oleh warga miskin. Selain itu, BPMPKB juga mengusulkan usaha online sebagai salah satu pengembangan ekonomi masyarakat yang efektif untuk memasarkan hasil produksi. Akan tetapi usulan ini juga belum menjawab penguatan ekonomi perempuan karena tidak semua perempuan dapat mengakses internet dengan mudah.

Perdebatan dan ketidaksesuaian pengetahuan yang diberikan dengan situasi perempuan miskin di tiga kelurahan tempat kegiatan berlangsung direspon oleh narasumber dari Institut KAPAL Perempuan, yaitu Sofiah (Opi) dengan menyampaikan bahwa perlu melakukan analisis situasi komunitas/wilayah, kehidupan perempuan dan usaha-usaha peningkatan ekonomi yang memberdayakan perempuan. Hal ini penting karena seringkali penguatan ekonomi yang diselenggarakan pemerintah tidak sesuai dengan situasi wilayah dan potensi perempuan miskin sehingga perempuan miskin tidak bisa mengkases.  Jika pun mengakses tidak bisa menikmati hasilnya karena laki-laki (suami) yang menentukan penggunaan aset/modal yang dimilikinya.

Penguatan ekonomi yang memberdayakan perempuan adalah perempuan mempunyai kontrol terhadap hasil usahanya. Maka disinilah pentingnya perspektif keadilan gender dalam program-program pengembangan ekonomi perempuan terutama dari pemerintah sehingga perempuan miskin dapat mengakses, mempunyai kontrol dan dapat menikmati hasil usahanya tersebut.