KAPAL Perempuan: Banyak Warga PBI Tak Dapat Sosialisasi Layanan JKN

21 Maret 2018

Independen, Jakarta — Sariyani (42), Sri Mulyati (48), Sriyatun (53), dan Yaya Setiyawati (52) merupakan kader Sekolah Perempuan Kelurahan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, binaan Institut Kapal Perempuan. Kemarin, mereka mendapat kesempatan untuk menceritakan pengalamannya sebagai Tim Pemantauan Komunitas Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuaran (JKN-PBI).

Sariyani mengungkapkan ada 16 perempuan yang aktif dalam kegiatan pemantauan. Mereka bertugas mencari dan mewawancarai fakir miskin dan orang tidak mampu tercatat sebagai peserta JKN PBI di kelurahan tersebut. “Masing-masing dari kami mewawancarai 15-16 orang, dari pintu ke pintu mencari peserta JKN PBI di Kelurahan Jatinegara Kaum,” ujar Sariyani, di hadapan 100 orang yang menghadiri Konsultasi Publik Hasil Pemantauan JKN-PBI di Kelurahan Jatinegara Kaum yang digelar di lantai tiga kelurahan tersebut, Selasa (20/3).

Bagi Sariyani, pemantauan itu merupakan pengalaman pertama yang luar biasa. Selama dua pekan mereka dituntut melakukan serangkaian pencarian data baik kuantitatif maupun kualitatif seputar implementasi program JKN-PBI. Tugas Tim Pemantauan di antaranya memverifikasi alamat dan menyepakati jadwal wawancara dengan informan. Tanpa dilengkapi data lengkap terkait nama dan alamat penerima JKN-PBI, mereka dituntut mendapatkan responden. Mereka sebenarnya sudah berusaha mengakses data penerima JKN-PBI di Kelurahan Jatinegara Kaum dari Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan Jakarta Timur, namun data tersebut tak kunjung diperoleh.

Akhirnya mereka melakukan penelusuran dari pintu ke pintu dengan panduan data sejumlah penerima bantuan beras miskin (raskin) yang ada di kelurahan. Tim Pemantauan berkeyakinan para penerima raskin pastilah orang yang sama sebagai peserta JKN-PBI. Kesulitan lain pun muncul. Tim Pemantauan harus meyakinkan para responden untuk bersedia menjawab 60 pertanyaan seputar layanan JKN-PBI. Mereka juga harus mengeksplorasi jawaban informan agar mendapatkan menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

Tim ini mewawancarai 249 responden yang terdiri 70 orang perempuan dan 179 orang laki-laki. Jumlah tersebut adalah 30 persen dari total penerima JKN-PBI di Kelurahan Jatinegara Kaum. “Banyak yang menolak kami wawancarai. Kebanyakan curiga datanya akan disalahgunakan, sampai ada yang sengaja ngumpet waktu kami datangi,” ujar Sri Mulyati yang mengaku hanya lulusan SMP ini.

Minim Informasi Layanan Kesehatan Reproduksi

Ternyata, keberanian untuk mengambil peran menjadi surveyor itu tidak muncul tiba-tiba. Sebelum turun ke lapangan atau survei, mereka lebih dulu mengikuti rangkaian diskusi dan pembekalan pemantauan JKN-PBI dari Tim Fasilitator yang tak lain dari Institut Kapal Perempuan itu sendiri. Dengan bekal itu akhirnya mereka menjadi lebih percaya diri dan tertarik untuk mengetahui lebih dalam seputar efektivitas layanan JKN-PBI.

Sriyatun mendapati fakta kebanyakan responden yang ia temui tidak tahu serta tidak pernah mengikuti sosialisasi seputar layanan JKN-PBI. Akibatnya mereka tidak paham hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN-PBI, tata cara berobat, dan mekanisme pengaduan saat mendapat pelayanan buruk dari fasilitas kesehatan. Selain itu kebanyakan responden perempuan tidak paham kartu JKN-PBI dapat digunakan untuk memeriksakan kesehatan reproduksi (kespro) di puskesmas.

Rupanya, keterangan Sriyatun ini merujuk pada hasil survei Tim Pemantau yang menyatakan 82,5 persen reponden tidak tahu kartu JKN-PBI dapat digunakan untuk pemeriksaan deteksi dini penyakit kanker serviks, kanker payudara, dan kehamilan. Pantauan tersebut hanya menemukan 17 persen responden yang mengaku pernah menggunakan kartu JKN-PBI untuk pemeriksaan kespro tapi itupun tidak pernah berkelanjutan. “Kebanyakan ibu-ibu tidak mau periksa karena takut ada penyakit bersarang di rahim,” ujar Sriyatun yang sudah empat tahun ikut kelas Sekolah Perempuan.

Temuan-temuan penting lainnya adalah kondisi pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-PBI di Puskesmas. Hasil pantauan menyatakan 88,4 persen responden mengaku harus menunggu 30 menit sampai 2 jam untuk bisa berobat di Puskesmas. Berikutnya 21 persen responden yang rawat inap di rumah sakit rujukan punya pengalaman kesulitan mendapat kamar, bahkan ada yang harus menunggu 1-3 hari bahkan lebih. Ada juga responden mengaku tetap mengeluarkan biaya untuk membeli obat dan cek darah serta biaya administrasi lain.

Ironi JKN-PBI

Budhis Utami Deputi Program Institut Kapal Perempuan mengatakan, selain di Jakarta, pihaknya juga mengadakan pemantauan serupa di sejumlah wilayah lain Indonesia. Antara lain di Padang Sumatera Barat, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Gresik Jawa Timur, Lombok Utara dan Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Pakajene Kepulauan Sulawesi Selatan.

Sebagai gambaran, masyarakat Gresik, Jawa Timur harus mengeluarkan uang hingga Rp300 ribu untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terdekat untuk biaya transportasi. Begitu juga di Pangkajene, Sulawesi Selatan. Karena masyarakat di 10 pulau di daerah itu hanya dilayani satu puskesmas di kota kecamatan yang terletak di salah satu pulau. Untuk biaya sewa kapal perlu merogoh kantong sekitar Rp40-150 ribu per sekali jalan.

Menurut Budhis, warga penerima JKN-PBI di Jakarta sangat diuntungkan. Karena jarak puskesmas cukup dekat, mereka tak perlu menghabiskan ratusan ribu rupiah untuk menjangkau puskesmas terdekat. Fasilitas dan tenaga kesehatan di Jakarta juga lebih baik dibanding daerah lain. Hanya saja yang ia herankan 65-76 persen responden di Jakarta belum mendapat sosialisasi layanan JKN-PBI. “Kalau di Jakarta saja seperti itu (minim sosialisasi) bagaimana dengan penerima JKN-PBI di luar pulau,” ujar Budhis, Koordinator Program Nasional Pemantauan JKN-PBI.

Agus Setiyanto I YHM

21 Mar 2018 16:25 pm

Sumber: http://independen.id/read/peristiwa/592/kapal-perempuan-banyak-warga-tak-dapat-sosialisasi-layanan-jkn-pbi/