Memperjuangkan Nasib PRT; Peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2015

Bersamaan dengan Peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret, KAPAL Perempuan bersama dengan JALA PRT (tergabung 30 lembaga) dan berbagai aktivis lainnya menggelar aksi ‘Rally 100 Perempuan Mogok Makan untuk PRT’ sebagai wujud solidaritas atas nasib pekerja rumah tangga (PRT) dan desakan kepada pemerintah dan anggota dewan agar segera mensahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

RUU PPRT ini merupakan kebutuhan akan payung hukum bagi perlindungan hak-hak PRT. Desakan agar Indonesia memiliki payung hukum (baca: undang-undang) untuk PRT telah bergulir lebih kurang 11 tahun lamanya. Bahkan, pada tahun 2011 saat berpidato di depan Sidang Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Genewa, Swiss, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji bahwa Indonesia akan segera meratifikasi Konvensi ILO 189.

Namun hingga kini, jangankan meratifikasi konvensi tersebut, RUU Perlindungan PRT saja belum juga disahkan oleh anggota dewan. Padahal tanpa adanya UU ini nasib para PRT kita baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri akan semakin memprihatinkan. PRT sering kali mendapat belbagai perlakukan kekerasan dan eksploitasi seperti mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, jam kerja yang panjang, bekerja tanpa kontrak, tanpa hari libur, dan berlbagai bentuk penelantaraan lainnya.

Pada setiap individu yang tergerak hatinya menghendaki penghapusan belbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, maka Hari Perempuan Internasional merupakan moment yang tepat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dalam segala aspek kehidupan di seluruh dunia. Ironinya di Indonesia terjadi tragedi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bogor pada 3 Maret 2015 terhadap terpidana majikan dari kalangan pejabat publik (Mutiara Situmorang) yang hanya divonis 1 tahun hukuman percobaan. Padahal terpidana, berdasarkan pengakuan 17 Pekerja Rumah Tangganya terbukti telah melakukan penganiayaan, penelantaraan, dan tidak membayar upah PRTnya.

Lantas, apakah PRT, yang mayoritas berjenis kelamin perempuan, tidak memiliki hak layaknya seorang pekerja?

Kita sudah terlalu letih meyaksikan berita memilukan yang dialami PRT, baik di dalam ataupun di luar negeri. Hak-hak mereka diabaikan. Jerih payah dan keringat mereka disepelekan. Mereka dicampakkan, atau bahkan berakhir dengan kematian. Mari terus bergerak menyuarakan hak-hak PRT, menggugah kesadaran publik untuk peka terhadap kekerasan yang dialami oleh PRT, dan mendesak pemerintah dan anggota dewan untuk memberikan perlindungan dengan mensahkan RUU Perlindungan PRT.

Untuk itulah tahun ini harus menjadi tonggak perjuangan berakhirnya kisah memilikan yang dialami PRT kita. Kita juga harus mendukung perjuangan 125 aktivis yang mengikuti aksi mogok makan ini. Jika tidak, maka perjuangan untuk perlindungan bagi hak-hak PRT ibarat angin lalu. Semoga tidak.