MENGISI KESENJANGAN: Good Governance dan MDGs di Delapan Provinsi Indonesia

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan komponen penting dalam menentukan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) baik di tingkat nasional maupun lokal. Secara sederhana, Good Governance ini dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan rule of law serta bersifat responsif dan partisipatoris. Aktualisasi Good Governance ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif yang pada gilirannya akan mempercepat proses pencapaian tujuan negara, yaitu mensejahterakan rakyat. Disisi lain, Good Governance ini juga merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat (dari, oleh dan untuk rakyat). Oleh karenanya Good Governance seharusnya menjamin, melindungi serta memperkuat hak-hak rakyat. Singkatnya, Good Governance merupakan prasyarat utama bagi tercapainya MDGs di Indonesia yang termasuk dalam kategori negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Good Governance menjadi tantangan utama baik di tingkat nasional mau pun daerah.

Untuk mewujudkan Good Governance tersebut, partisipasi masyarakat sipil menjadi krusial peranannya terutama dalam memonitoring dan mengadvokasinya. Jaringan masyarakat sipil di delapan provinsi dengan rentang pencapaian MDGs yang berbeda, yaitu di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah (Jateng), Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar), telah berinisiatif untuk memonitoring dan menilai Good Governance di daerahnya yang dikaitkan dengan pencapaian MDGs. Tiga metode digunakan untuk penilaian ini, yaitu (a) Kartu Penilaian Bersama (KPB), yaitu penilaian para pihak yang digunakan untuk menilai Good Governance dalam mencapai MDGs; (b) Penelusuran Anggaran yang digunakan untuk menilai anggaran pemerintah; (c) Analisis Konsistensi Dokumen Kebijakan Publik yang digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah; dan (d) Penilaian terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang digunakan untuk penilaian kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Hasil dari penilaian inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun laporan “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pencapaian MDGs” ini. Laporan ini pada dasarnya bertujuan untuk melengkapi laporan pemerintah yang selama ini berfokus pada pencapaian MDGs dengan menggunakan metode kuantitatif seperti survey dan sensus.

buku-mdgs-versi-masy-sipil-lengkap-060813