Politik Perempuan Pulau

Perempuan pulau tidak pernah punya pilihan selain mengikuti pilihan suami dan orang tuanya. Apalagi pilihan politik menentukan pemimpinnya. Saat ini, mereka merasa waktunya untuk berubah. Mereka mulai merebut ruang dan kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri.

Selama ini, dalam memilih pemimpinnya, perempuan pulau di Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan) hanya mengikuti pilihan orang tua, suami. Kadang juga memilih calon yang memberikan “sumbangan” yang diberikan melalui tim sukses calon. Pendidikan politik yang sudah dilakukan pada mereka telah mengubah cara pandangnya mengenai pentingnya perempuan menentukan pemimpinnya dan suara mereka adalah penentu masa depannya.

Dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Pangkep pada Pemilukada serentak tanggal 9 Desember tahun 2015 lalu, anggota sekolah perempuan mengambil sikap untuk keluar dari posisi politiknya sebagai pengikut saja. Bersama tim Capacity Building YKPM mereka berdiskusi membedah visi misi calon bupati dan wakil bupati Pangkep, mempelajari riwayat kepemimpinan para calon untuk mengetahui apakah para calon tersebut mempunyai keperdulian dan keberpihakan pada perempuan dan rakyat miskin. Meskipun pendidikan mereka banyak yang tidak tamat SD tapi mereka mampu menilai para calon pemimpinnya karena seluruh pengetahuan tersebut telah mereka dapatkan di Sekolah Perempuan.

Setelah memahami keempat calon pemimpin yang akan berlaga di Pemilukada, anggota Sekolah Perempuan menanyakan mengenai cara untuk berdialog dengan para calon tersebut. Keinginan tersebut direspon oleh YKPM dengan merencanakan untuk menyelenggarakan temu kandidat dengan masyarakat pemilihnya termasuk warga pulau yang akan diwakili oleh anggota Sekolah Perempuan. YPKM akhirnya mendiskusikan dengan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Pangkep untuk penyelenggaraan tersebut dan KPU bersedia untuk bekerjasama.

Untuk mempersiapkan keterlibatannya dalam temu kandidat calon bupati dan wakilnya, anggota Sekolah Perempuan dengan didampingi tim CB YKPM berdiskusi secara intensif dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada calon bupati dan wakilnya. Pada saat proses penyusunan tersebut, ada warga laki-laki yang mendatangi dan minta anggota sekolah perempuan untuk mengajukan usulan untuk kepentingan mereka sebagai nelayan, yaitu bantuan mesin perahu diperbanyak, alternatif pekerjaan untuk nelayan (laki-laki) dan bantuan jaring ikan. Namun permintaan tersebut ditolak karena pertanyaan atau usulan tersebut biasanya sudah akan ditanyakan oleh warga masyarakat lainnya. Anggota Sekolah Perempuan mangatakan akan memfokuskan pada kepentingan perempuan, seperti keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat dusun dan desa, pelayanan kesehatan yang mudah diakses terutama kesehatan reproduksi, fasilitas publik yang baik seperti pembangunan dermaga yang memudahkan perempuan hamil, lansia dan anak-anak, program perlindungan sosial yang benar-benar dapat menjangkau perempuan miskin di kepulauan serta peningkatan pendidikan untuk anak-anak. Menurut mereka, saat ini adalah ruang buat perempuan untuk mengajukan kepentingan perempuan yang selama bertahun-tahun tidak pernah diperhatikan. Ruang dan kepentingan laki-laki sudah sangat besar bahkan program-program pemerintah sudah banyak ditujukan pada mereka.

Temu kandidat ini dilaksanakan pada tanggal 11 November 2016 di Gedung DPRD Kabupaten Pangkep yang dihadiri oleh 4 pasangan calon bupati dan wakilnya serta perwakilan masyarakat. Dalam dialog tersebut, anggota Sekolah Perempuan juga mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Hampir semua pasangan menerima usulan dari anggota Sekolah Perempuan. Diakhir pertemuan, sebagai bukti komitmennya, para kandidat bersedia menandatangani kontrak politik yang sudah disediakan sehingga dapat ditagihkan bila kelak salah satu dari mereka terpililh. Dalam kontrak politik tersebut memuat komitmen calon bupati dan wakil bupati untuk menjadi pemimpin yang adil dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menyejahterahkan masyarakat miskin khususnya perempuan dan kelompok-kelompok marjinal melalui pembuatan kebijakan dan penyediaan anggaran untuk memperkuat partisipasi perempuan terutama dalam perencanaan, pelaksanaan dan terutama pemantauan pembangunan.

Melihat keberanian para anggota Sekolah Perempuan, sejumlah tim sukses para kandidat bupati dan wakilnya mendekati mereka dan menawarkan uang dan janji-janji akan menyejahterakan bila calon mereka yang terpilih. Namun mereka menolak dengan tegas dan mereka mengatakan sudah berkomitmen untuk menolak segala bentuk politik uang yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Para anggota Sekolah Perempuan ini juga mengorganisir perempuan dan warga lainnya untuk menolak politik uang dan memilih calon yang dinilai baik dan amanah terhadap kepentingan perempuan dan orang miskisn khususnya yang tinggal di kepulauan.

Perjuangan perempuan pulau ini, sudah menampakkan hasilnya. Bupati dan wakil bupati terpilih memastikan partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan dan juga pemantauan pembangunan dengan memasukkan dalam RPJMD Kabupaten Pangkep. Melihat pentingnya pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat khususnya perempuan, pemerintah Kabupaten Pangkep juga sedang mempersiapkan Perbub (Peraturan Bupati) untuk replikasi sekolah perempuan di desa-desa lain di Kabupaten Pangkep.