Ringkasan Sejarah Perlindungan Sosial di Indonesia

Era Soekarno

Presiden Soekarno menetapkan UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja.

Era Soeharto

Masa Pemerintahan Soeharto, program jaminan sosial lebih mengutamakan penyelenggaran jaminan sosial bagi kelompok aparatur negara seperti PNS, Polri, TNI, dengan program Askes, Asabri,program Pensiun. Pada tahun 1977 mulai dilaksanakan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK). Lalu tahun 1992 menjadi Program Jamsostek yang terdiri dari jaminan sosial jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua.

Era Habibie (1998/1999)

Dalam upaya mengatasi dampak krisis ekonomi Indonesia, Pemerintah menjalankan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dalam kerangka Structural Adjustmen Program (SAP) yang diwajibkan oleh Bank Dunia kepada negara kreditur. Habibie juga meratifikasi 7 standar pokok perburuhan ILO menjadi fundamen perlindungan sosial kelas buruh/pekerja. Terdapat berbagai program JPS seperti JPS-Bidang Pendidikan, JPS-Bidang Kesehatan, OPK-Beras, PDM-DKE (Pemberdayaan Masyarakat Desa), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Era Abdurrahman Wahid atau Gusdur (1999-2001)

Pemerintahan Presiden Gus Dur menandatangani Kesepakatan Internasional Millenium Development Goals pada September 2000. Selain itu kontribusi presiden Gusdur adalah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RANPKTP) dimana didalamnya termasuk skema perlindungan sosial untuk perempuan.

Era Megawati (2004)

Pemerintah Presiden Megawati UU menetapkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjangkau setiap warga negara untuk meperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun.

Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004)

Pemerintah Presiden SBY menetapkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) ke dalam RPJMN 2004-2009. Dokumen SNPK disusun secara partisipatif dengan pendekatan kemiskinan berbasis hak azasi manusia yang didalamnya menjamin pemenuhan perlindungan sosial sebagai hak azasi.

Pada tahun 2005-2007 sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM, pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan sosial seperti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) PNPM, dll. Di era ini mulai berkembang program jaminan kesehatan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah.

Tahun 2008, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan. Kemudian pada tahun 2010, pemerintah SBY menetapkan Pembentukan Tim Nasional Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mengkoordinasikan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan terkait Perlindungan Sosial (Klaster 1) di lintas sektor dan mengembangkan sistem basis data terpadu sebagai basis penargetan program perlindungan sosial.

Pemerintah menetapkan UU RI No. 9 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan UU RI No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Setelah sempat 10 tahun tertunda, akhirnya Presiden SBY diakhir kepemimpinannya mulai tahun 1 Januari 2014 melaksanakan UU SJSN terdiri Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan dan Program Jaminan Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Era Jokowi (2015)

Diawal kepemimpinannya, Jokowi langsung menjalankan beberapa program perlindungan sosial yang dikenal dengan Kartu Sakti (Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Kesejahteraan Keluarga. Pemerintah Jokowi mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan mengalihkan subsidi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan menambah alokasi anggaran program bantuan sosial bagi rakyat miskin.

Sumber : Laporan Penelitian Institut KAPAL Perempuan “Sistem Perlindungan Sosial Paska Orde Baru: Sebuah Tinjauan Kritis” (belum dipublikasikan).