Sebuah Cahaya yang Tak Pernah Redup

Advokasi Panjang Pembangunan PLTS di Pulau Sabangko

Siapa yang kenal Pulau Sabangko? Pulau ini hanya berjarak sekitar dua kilometer dari daratan kabupaten Pangkajene Kepulauan. Dihuni oleh kurang lebih 50 Kepala keluarga (KK). Pulau ini seperti “pulau yang hilang” dalam wajah pembangunan. Sebelum tahun 2014, Sekolah Dasar Negeri di pulau ini sering absen dari proses belajar mengajar karena gurunya tidak datang. Saat itu, satu-satunya layanan kesehatan yang tersedia hanya Posyandu, itupun digelar di kolong rumah penduduk. Tidak ada Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) apalagi Pustu (Puskesmas Pembantu). Mereka harus ke pulau tetangga untuk berobat.

Pulau Sabangko adalah satu dari empat pulau di Desa Mattiro Bombang. Kurang lebih 80% penduduknya bekerja sebagai nelayan. Pulau ini dikelilingi oleh Bakau, salah satu sumber daya laut yang berkontribusi besar menyimpan emisi karbon dioksida yang dapat mencegah terjadinya pemanasan global. Betapa Pulau Sabangko yang 60% daratannya dipenuhi oleh Bakau ini telah memberi kehidupan untuk bumi. Tapi, Pulau Sabangko tak seindah pepohonan bakau yang akarnya melingkar seperti menari di tepi pantai. Setelah jam 10 malam, pulau ini gelap gulita. Hanya cahaya bulan menelusup di antara dedaunan pohon.

Berpuluh tahun, penduduknya hidup tanpa listrik. Seorang Punggawa, berbaik hati mengupayakan ada sumber listrik di pulau ini. Tapi hanya untuk 4 jam saja, mulai dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Setelah itu kehidupan di Pulau Sabangko pun redup, seperti redupnya harapan mereka bisa menonton TV hingga larut atau mendengarkan radio menjelang terlelap. Bagi sebagian bapak-bapak yang masih ingin ngobrol atau para nelayan yang menunggu air surut, biasanya berkumpul di depan rumah-rumah yang terletak di pinggir pantai karena disana cukup terang, cahaya bulan lebih leluasa bersinar.

Tapi itu dulu. Pada November 2017, Pusat Listrik Tenaga Surya atau PLTS telah berdiri kokoh. Listrik pun menyala 24 jam. Seketika pulau terang benderang. Aktifitas penduduk menjadi hidup seperti riuh menyambut besok lebaran. Para nelayan bebas menggunakan genset-nya untuk melaut, tak kuatir lagi meninggalkan anak istrinya tanpa penerangan. Ibu-ibu pedagang kue semakin banyak dagangannya karena bisa menyiapkan dagangan sampai malam. Anak-anak bisa bermain sampai sore karena malam hari mereka bisa mengerjakan PR tanpa khawatir lampu padam. Tak hanya itu, Poskesdes bisa setiap saat digunakan, handphone lebih sering aktif dan dapat berkirim kabar dengan kekerabat, siaran radio pun kerap terdengar dari rumah-rumah panggung mereka. Mereka akhirnya dapat merasakan denyut kehidupan di pulau kecil ini, seperti kata Bu Siti: “umur saya hampir 60 tahun, dan sepanjang umur saya baru sekarang saya merasakan listrik di pulau ini, tidak ada lagi pelita (lampu tempel) yang membuat hidung saya hitam setiap bangun pagi hari”.

Tentu, perjuangan menghadirkan PLTS di pulau ini adalah sebuah perjalanan panjang. Sekolah Perempuan adalah kelompok yang tidak pernah putus memperjuangkan ketersediaan PLTS ini. Tahun 2013, Sekolah Perempuan memulai aktifitas belajarnya. Pertemuan-pertemuan dilakukan untuk memperkuat perspektif dan kapasitas kepemimpinan perempuan, mengenalkan tentang hak mereka sebagai warga negara dan perempuan, membuka informasi tentang program-program perlindungan sosial dan meyakinkan mereka tentang hak atas layanan publik yang gratis dan berkualitas. Kapasitas kepemimpinan mereka inilah yang membuat mereka dengan mudah mengidentifikasi masalah-masalah sosial, masalah perempuan dan kepentingan mereka untuk diadvokasikan. Mereka sepakat, salah satu masalah infrastruktur yang harus mereka advokasikan adalah sumber listrik. Mulailah mereka mendorong usulan pembangunan PLTS dalam musrenbang. Tahun 2015 mereka mulai mendesakkan usulan ini dalam musrenbang dusun, desa, kecamatan sampai kabupaten. Tahun 2016, advokasi PLTS masih terus dilakukan diantara advokasi isu-isu krusial lainnya yaitu pembangunan Pustu dan mendesak adanya pengakuan pemerintah tehadap nelayan perempuan. Mereka berhasil di tahun 2016 mendapatkan pengakuan dari pemerintah kabupaten bahwa perempuan juga dapat menjadi nelayan. Lina, salah satu anggota Sekolah Perempuan yang bekerja sebagai nelayan pun mendapatkan jaminan sosialnya sebagai nelayan. Namun, usulan PLTS pada saat itu masih belum mendapat perhatian oleh pemerintah.

Tahun 2017, pada akhirnya, usulan PLTS tersebut menjadi prioritas di tingkat desa dan kabupaten. Dinas Pertambangan bersama pemerintah desa mulai meninjau lokasi dan berdiskusi dengan masyarakat untuk menentukan lokasi yang akan dipakai untuk pembangunan PLTS. Anggota Sekolah Perempuan dengan cepat mengambil peran; mereka mulai menginisiasi pertemuan dengan masyarakat untuk menentukan lahan pembangunan PLTS, juga me-lobby pemilik tanah untuk menghibahkan lahan tersebut. Akhirnya, perjalanan panjang advokasi ini menuai hasil. PLTS di Pulau Sabangko beroperasi. Tidak selesai disitu, Sekolah Perempuan kembali mengajak masyarakat mendiskusikan pembayaran dana operasional PLTS yang disepakati iurannya sebesar Rp 30.000,- per bulan untuk 1 rumah. Ini jauh lebih murah dibanding pembayaran mereka kepada Punggawa sebesar Rp 125.000 per bulan per KK.

Sekarang, Pulau Sabangko bercahaya seperti cahaya harapan Bu Siti dan perempuan lainnya di Pulau Sabangko. Meski demikian, perjuangan mereka belum selesai, Pustu masih terus diperjuangkan sampai saat ini oleh Sekolah Perempuan. Setidaknya, Lina dan Sekolah Perempuan bisa tersenyum sekarang, bisa setiap hari melihat lampu di malam hari. “Rasanya seperti gemerlapnya lampu-lampu bandara itu”, kata Lina sambil mengingat ratusan lampu di Bandara Sultan Hasanudin Makasar ketika ia menuju Jakarta untuk menghadiri Forum Mitra MAMPU. Ah Lina, kau dan Sekolah Perempuanlah cahaya itu. Selamat.