Seni Adiluhung: Pengaturan Negara Terhadap Seni dan Tubuh Seniman Perempuan

Mengawali bulan Februari 2017, Institut KAPAL Perempuan mendapatkan narasumber yang sangat menarik untuk berbicara dalam diskusi tentang Seni dan Budaya. Beliau adalah Amrih Widodo. Saat ini mengajar di The Australian National University, Canberra. Ada dua topik penting yang disampaikan oleh narasumber, yaitu pengaturan negara terhadap berkesenian dan penggunaan kebudayaan sebagai spirit perjuangan untuk melawan penguasaan tanah di Kendeng. Topik kedua akan dituliskan secara terpisah.

Dalam pengantar diskusi Amrih Widodo menyampaikan bahwa negara juga menggunakan budaya dan seni untuk mengatur masyarakatnya. Ini yang menjadi tema penelitian Amrih pada tahun 1990-an. Pada masa kejayaan Rejim Orde Baru, penelitian tentang Indonesia banyak yang berfokus pada hubungan negara dengan masyarakat yang menunjukkan bahwa ada hegemoni negara yang kuat di sana. Termasuk dalam Tayuban.

Tayuban seringkali disebut sebagai tari pergaulan karena melibatkan penonton untuk menari bersama. Untuk mengajak penonton, penari Tayub yang biasanya adalah perempuan memberikan sampur atau selendang kepada penonton yang dipilih. Setelah menari, sebagai ucapan terima kasih, si penonton yang biasanya laki-laki memberikan uang. Ada uang yang diselipkan di kemben atau diberikan ke tangan penari. Tayuban biasanya dipentaskan atas permintaan orang yang sedang mengadakan hajatan/selamatan atau suatu kegiatan untuk mengucapkan syukur, seperti perkawinan, khitan dan juga pesta panen desa.

Dalam pementasan Tayub, interaksi penari dan penonton sangat kuat sehingga tidak ada panggung khusus tempat para penari. Biasanya yang mendapat giliran pertama untuk menari adalah tuan rumah kemudian jika ada adalah Kepala Desa. Selanjutnya para penonton dapat bergantian menari sesuai dengan sampur yang diberikan oleh penarinya. Bahkan jika gending (alat musik/gamelan) sudah berbunyi maka penonton meskipun tidak mendapat sampur ya dapat menari begitu saja meskipun tidak didekat penari. Biasanya setiap penari menari bersama 2 penonton dengan posisi di depan dan di belakangnya. Jika ada 2 penari, maka penonton yang menari bersama ada 4 orang, jika penari 5 orang, penonton yang menari bersamanya 10 orang.

Orang yang punya kerja (hajatan) menurut Amrih dalam penelitiannya, biasanya mengundang Tayuban berdasarkan kepopuleran penarinya. Oleh karena itu maka penari mempunyai peran penting terutama dalam mengatur honor yang diterima. Semua di tangan penari dan para penabuh gamelan dan Pranotocoro (penata acara) akan dibayar oleh penari.

Pakem atau ketentuan pementasan dan relasi antar penari dan krunya ini kemudian berubah setelah ada campur tangan negara. Dasar yang digunakan dalam pengaturan ini adalah seni itu bukan hanya untuk bersenang-senang tetapi juga sebagai tuntutan. Seni itu adiluhung, bernilai, bermutu karena memberikan tuntunan. Tayub kemudian terkenal dengan singkatan ditoto ben guyub, ditata biar rukun. Penilaiannya juga mengacu kepada tuntutan moralitas yang diserukan oleh kaum agama. Terima hanya untuk memenuhi hasrat dan kesenangan, seperti menyediakan minuman keras, dapat menimbulkan keonaran, gerakan atau goyangan penarinya erotis, bahkan dalam beberapa tulisan disebutkan ada pelacuran terselubung dalam pementasan Tayub ini.

Untuk menjadikan seni adiluhung, pemerintah melakukan “penertiban” dengan menyelenggarakan penataran bagi para seniman. Jika tidak ikut penataran maka tidak akan mendapatkan kartu seniman dan jika tidak memegang kartu tersebut maka tidak boleh pentas.

Dalam penataran itu juga diberikan materi tentang apresiasi seni. Ini menurut Amrih memberikan pandangan bahwa penari dan seniman Tayub dianggap tidak mampu mengapresiasi bahkan dirinya sendiri karena mereka orang desa, tidak berpendidikan tinggi. Ada penari yang tidak bisa membaca dan menulis padahal dia adalah penari yang sangat terkenal.

Kontrol selanjutnya dengan adanya penataran yang mengesahkan kesenimanan seseorang melalui kartu seniman, Depdikbud (sekarang Kemendikbud) mengirimkan petugas-petugasnya menjadi polisi kebudayaan. Salah satu petugas adalah para penatar. Mereka datang ke setiap pementasan untuk mengecek kartu seniman. Jika tidak ada maka pementasan itu dapat dibubarkan.

Perubahan dalam relasi dan tata cara menari juga diubah. Jika penonton dapat menari secara bergantian setelah tuan rumah menari atau bebas menari meskipun tidak dengan penari, sekarang harus mengikuti aturan. Temuan penelitian Amrih Widodo mendapati bahwa arena penari yang dekat dengan penonton kemudian dibuatkan panggung. Urutan penonton yang menari sudah ditentukan berdasarkan posisi penting atau status sosial seseorang.

Urutan tari yang pertama diberikan kepada tuan rumah, kepala desa, pegawai kebudayaan yang hadir, dan seterusnya. Semakin tidak penting posisi seseorang maka akan mendapat giliran paling belakang bahkan harus menunggu sampai jam 2-3 pagi. Padahal para penonton sekaligus tamu dalam acara tersebut tidak bisa pulang jika acara belum bubar karena dianggap akan menyinggung tuan rumah.

Tidak adanya panggung dan tidak giliran menari berdasarkan posisi atau status sosialnya memberikan gambaran masyarakat yang lebih egaliter. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara yang diberi kesempatan menari dan yang tidak karena penonton yang ingin menari dapat menari saja ketika gending sudah berbunyi.

Jika sebelumnya penari mempunyai kedudukan tinggi dalam kesenian tersebut sekarang dialihkan kepada pranotocoro. Mikrofon menjadi alat kekuasaan pranotocoro untuk mengatur pelaksanaan acara dan juga pemainnya. Perubahan posisi tersebut juga berdampak pada pengelolaan keuangan yang berubah dari penari (perempuan) ke pasar, termasuk menentukan berapa honor penari dan kru-nya.

Perubahan hierarki ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang dikuasai dan diatur termasuk juga tubuhnya. Gerakan tarian tidak boleh terlalu kuat supaya tidak menimbulkan erotisme dan sensual. Demikian pula pakaiannya. Semula sampur atau selendang hanya dikalungkan di leher sehingga pundak terbuka kemudiah harus ditutup.

Kemudian ada seminar penataran di Solo yang menyatakan bahwa pakaian penari Tayub harus seperti penari Gambyong yang selendangnya diselempangkan saja di pundak maka berubah lagi dan terlihat kembali pundaknya. Perkembangan saat ini, penari Tayub sudah menggunakan kain tertutup dan kebaya karena pakaian yang terbuka dianggap tidak sesuai dengan seni adiluhung. Tubuh perempuan dicurigai sebagai pembawa hasrat sehingga harus diatur. Demikian pula posisinya pun berubah. Bukan sebagai penentu keberhasilan pementasan tetapi hanya pemain yang siap diatur oleh pimpinannya. Jadi terlihat bagaimana tubuh seniman (penari) perempuan dikontrol.

Sebenarnya seni dan tubuh dalam tarian tayub ini tidak bisa diatur karena seni mengandalkan imajinasi. Ini terbukti dalam suatu Seminar Kesenian yang diselenggarakan Amrih Widodo sebagai penguatan hasil penelitiannya mendapatkan antusiasme masyarakat, pemerintah dan para seniman. Dalam seminar tersebut, Amrih mengundang 3 macam Tayuban, yaitu 1) Tayub Janggrungan yang menari di pinggir jalan atau ngamen dengan alatnya hanya kendang, saron. Penarinya biasanya lulusan SD yang diajak oleh saudaranya untuk menari berkeliling; 2) Tayub yang sudah diundang dalam acara selamatan, mantenan; dan 3) Seni Tayub, buatan pemerintah. Dalam sesi menari bersama, seluruh aturan dan pakem yang dibuat untuk mengatur penari, gerakan penari dan siapa yang menari hilang begitu saja karena pada saat menari sensual aspect of the body dapat dibangkitkan menjadi imajinasi. Saat menari, seluruh aturan itu menjadi terlupakan.