SIARAN PERS: SEKOLAH PEREMPUAN INDONESIA

Kami penggiat pemberdayaan perempuan marginal yang dalam 7 (tujuh) tahun ini intensif mengembangkan 213 Sekolah Perempuan dengan jumlah kader sebanyak 6.696 perempuan. Kami mendeklarasikan “Sekolah Perempuan Indonesia” yang merupakan gerakan bersama dari berbagai Sekolah Perempuan yang selama ini tersebar di desa-desa dan kepulauan terpencil, rawan bencana, miskin, masyarakat adat, miskin kota, wilayah kerusakan lingkungan, dan kekeringan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Barat dan DKI Jakarta. Sekolah Perempuan merupakan salah satu model pemberdayaan perempuan yang menggunakan strategi pendidikan kritis untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan marjinal. Melalui wadah ini, perempuan dari kalangan akar rumput dikembangkan kesadaran kritisnya, kecakapan hidup, solidaritas, dan komitmen untuk melakukan perubahan menuju masyarakat yang setara, berkeadilan gender dan inklusif.

Mengawali tahun 2020 ini kami melakukan pembaharuan keorganisasian dengan memberikan identitas baru yaitu Sekolah Perempuan Indonesia. Nama ini dipilih dengan semangat untuk memperteguh sikap-sikap penghargaan terhadap nilai-nilai keberagaman, kebangsaan dan keIndonesiaan. Hal ini dilakukan dalam rangka merespons problem menguatnya konservatisme dan intoleransi di Indonesia. Sekolah Perempuan Indonesia diarahkan untuk memperkuat gerakan penghapusan kekerasan berbasis gender yang terintegrasi dengan kekerasan berbasis suku, ras, agama dan identitas lainnya.

Kita telah memasuki tahun ketiga dalam menjalankan komitmen SDGs dan memasuki tahun pertama pemerintahan baru, RPJMN 2020-2024 dan mendekati 100 tahun Indonesia merdeka. Banyak kemajuan yang dicapai dalam pembangunan di berbagai sektor. Sayangnya isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi kelompok minoritas masih terus terjadi dan kurang mendapatkan perhatian. Kita menyaksikan kekerasan seksual yang keji, di Bengkulu seorang balita usia dua tahun diperkosa hingga kehilangan nyawa. Masalah ini mengingatkan peristiwa beruntun di Bengkulu, seorang anak perempuan dalam perjalanan sekolah diperkosa dan dibunuh, perkosaan anak di Papua dan berakhir dengan pembunuhan dalam lumpur. Sementara upaya mendorong regulasi yang melindungi perempuan dari ancaman kekerasan seksual dihadang dengan menggunakan dalih norma-norma agama.

Agenda mendesak Indonesia lainnya yang membutuhkan perhatian yang serius dalam pembangunan adalah kematian ibu melahirkan yang sangat tinggi masih di angka 305 perseratus ribu kelahiran, perkawinan anak menempati urutan ketujuh di Asia Tenggara, rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, perempuan putus sekolah yang ada di usia kerja dan tidak memiliki akses untuk meningkatkan kecakapan hidup, perempuan yang memadati pekerjaan informal tanpa perlindungan dan rentan kekerasan, perdagangan perempuan dan berbagai masalah perempuan lainnya. Isu-isu ini diperburuk oleh budaya patriarki, regulasi yang diskriminatif, konservatisme yang memperalat perempuan dan kurangnya perhatian terhadap isu perempuan.

Melalui siaran pers ini, kami mendesakkan agar isu-isu tersebut diatas sebagai agenda prioritas pembangunan dengan memastikan pengarusutamaan gender lintas Kementerian/Lembaga. Secara khusus kami menawarkan Sekolah Perempuan sebagai model pemberdayaan perempuan yang penting diadopsi dan diperluas mengingat kuatnya manfaat Sekolah Perempuan dalam memajukan diri perempuan, komunitas dan Indonesia.

Jakarta, 9 Januari 2020
1. Bahran Ilmi: 0812 3713257, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), Nusa Tenggara Barat
2. Iva Hasanah : 0812 3509149, Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K), Jawa Timur
3. Delmi: 0823 41631436, Pondok Pendidikan Kesetaran Gender, Keadilan dan Perdamaian (Pondok PERGERAKAN), Nusa Tenggara Timur
4. Misiyah: 08111492264, Institut KAPAL Perempuan, Jakarta
5. Mulyadi Prajitno: 0851 01441129, Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM), Sulawesi Selatan
6. Yulianti Puti: 0813 60437868, Pembangkik Batang Tarandam (PBT), Sumatera Barat

Post a comment