Sunat Perempuan: Kekerasan Seksual terhadap Perempuan yang Diabaikan Negara

Bermula dari dihilangkannya indikator sunat perempuan dalam dokumen pembahasan tujuan 5 SDGs tentang kesetaraan gender di Bappenas pada 26 Juli 2016.  Untuk mencegah hilangnya indikator tersebut maka Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs menyelenggarakan Konferensi Pers (4 Agustus 2016) karena sunat perempuan merupakan salah satu kekerasan seksual terhadap perempuan.

Sayangnya negara menganggap ini bukan masalah di Indonesia dan sebagian besar masyarakat justru mendukungnya karena dianggap budaya bahkan ajaran agama untuk mensucikan perempuan.  Misiyah, Direktur Institut KAPAL Perempuan menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran HAM, terjadinya sunat perempuan karena ada pelabelan bahwa perempuan adalah makhluk yang liar, nafsu syahwat tinggi sehingga perempuan harus dikendalikan. Tubuh perempuan dijadikan objek penundukan.  Sunat perempuan ditolak dan sudah menjadi gerakan di berbagai negara.

Dian Kartikasari (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia) menyatakan bahwa sunat perempuan adalah salah satu bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan karena melanggar pasal 133 UU No. 36 yang mengatakan bahwa setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.

Praktek sunat perempuan ini terus berlangsung karena bidan dan dokter justru melanggengkan bahkan menjadi pelaku sunat perempuan.  Zumrotin K Susilo, salah satu Duta SDGs Indonesia menyatakan “Bidan dan dokter dalam keilmuannya tidak diajarkan untuk melakukan sunat perempuan karena tidak ada manfaatnya dan malah mengganggu kesehatan perempuan, seperti pemotongan hak perempuan untuk menikmati hasrat seksualnya, bisa terjadi infeksi, pendarahan, kanker rahim, bahkan sampai menyebabkan kematian”.

Salah satu cara untuk mengantisipasi semakin maraknya sunat perempuan, menurut Misi pentingnya pendidikan publik untuk mengungkap tabir ketabuan tentang sunat perempuan.  Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memastikan, memberikan pendidikan publik dan masyarakat sipil berpartisipasi untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif penyadaran publik sekaligus membangun gerakan pengawasan/kontrol terhadap praktek sunat perempuan tersebut.