Buku

Masyarakat yang berdaya terutama perempuan berdaya adalah kunci keberhasilan pembangunan sebuah negara, terutama dalam mencapai keadilan bagi semua, ksejahteraan yang merata, kesetaraan gender, perdamaian dan rasa aman bagi semua lapisan. perempuan yang berdaya akan menjadi aktor penting dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs terutama prinsip “tak seorangpun boleh ditinggalkan”. Sekolah Perempuan merupakan salah satu model pemberdayaan perempuan

Buku “Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama” hadir untuk membuka diskusi tentang keberagaman di Indonesia yang terkait dengan perkawinan. Meskipun perkawinan merupakan peristiwa umum dan dianggap biasa tetapi mempunyai kompleksitas yang tinggi sehingga selalu penting untuk didiskusikan. Apalagi jika menyangkut perkawinan dari pasangan yang berbeda agama yang sekarang semakin ditolak dengan menguatnya politik identitas. Perkawinan beda

Ketika bicara tentang “pluralisme berkeadilan gender”, kita perlu memperjelas logika di baliknya yang sekaligus juga memperlihatkan posisi, batasan, dan arah tulisan ini. Keadilan gender, sebagaimana konsep keadilan pada umumnya, khususnya dalam konteks modern, merupakan subjek tilikan etika politik yang mencakup institusi penataan politik (negara) dan penataan normatif (hukum). Jadi, bicara tentang keadilan berarti bicara tentang

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan komponen penting dalam menentukan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) baik di tingkat nasional maupun lokal. Secara sederhana, Good Governance ini dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan rule of law serta bersifat responsif dan partisipatoris. Aktualisasi Good Governance ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

Buku ini punya kesejarahan dengan terbentuknya Pusat Studi Wanita/Gender di Indonesia khususnya di Universitas Indonesia. Dr. Ratna Saptari, salah satu penulis buku menyatakan bahwa munculnya gagasan studi perempuan salah satunya merupakan respon terhadap kebijakan Women In Development (WID) pada akhir tahun 1980-an. WID adalah sebuah kebijakan pembangunan yang melibatkan perempuan dalam proyek-proyek pembangunan yang bertujuan