Institut KAPAL Perempuan Selenggarakan Peningkatan Kapasitas untuk Perempuan Pembela HAM

Institut KAPAL Perempuan bekerjasama dengan Komnas Perempuan dan Komnas HAM menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) Perempuan Pembela HAM (PPHAM) dan Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender secara daring pada 13-15 Februari 2025 dan secara luring pada 21-23 Februari 2025 di Bali. 35 PPHAM dari 21 provinsi, terutama dengan wilayah terpencil dan memiliki akses terbatas berpartisipasi penuh untuk memperkuat kapasitasnya dalam menghadapi tantangan memajukan dan menegakan HAM, khususnya hak asasi perempuan.

ToT ini menjadi sangat penting di tengah kondisi penyempitan ruang sipil dan meningkatnya kekerasan terhadap PPHAM di Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, pada periode 2013-2024 ada 110 pengaduan langsung terkait kekerasan terhadap PPHAM. Selain itu, Institut KAPAL Perempuan juga mencatat sebanyak 109 kasus kekerasan terhadap PPHAM di 24 provinsi. Kekerasan tersebut berupa serangan fisik, psikososial, digital yang secara garis besar terjadi sebagai kekerasan berbasis gender.

Dalam pembukaan pelatihan ini, Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan menyampaikan bahwa ia berharap selain membahas tentang pengembangan keterampilan dalam pembelaan HAM, ToT ini juga bisa memperkuat jaringan yang turut mengawal proses-proses dukungan dan perlindungan bagi PPHAM.

Selama ToT, peserta memperdalam isu kekerasan berbasis gender terutama di wilayah terpencil, situasi HAM di Indonesia terkait menyempitnya ruang sipil dan ancaman kriminalisasi PPHAM melalui UU ITE dan perlindungan PPHAM di Indonesia. Dalam sesi luring, peserta memperdalam strategi memitigasi ancaman dan risiko yang dihadapi PPHAM, seperti perencanaan keamanan fisik, psikososial dan digital PPHAM, menyusun panduan pendampingan dan pelayanan awal dalam kasus KBG dan penyusunan pedoman prinsip kerja PPHAM.

ToT ini menghadirkan komisioner dari tiga lembaga HAM negara (LHAM) sebagai narasumber, yaitu Anis Hidayah (Komnas HAM), Theresia Iswarini (Komnas Perempuan) dan Nurherawati (LPSK). Kehadiran LHAM juga memperjelas mekanisme pengaduan PPHAM dan memperkuat sistem perlindungan untuk PPHAM dari ancaman kekerasan dan diskriminasi.

Harapannya, selain menjadi ruang aman untuk 35 PPHAM dengan berbagai latar belakang isu, ToT PPHAM dan Penghapusan KBG dapat membangun gerakan sosial yang terorganisir serta memperkuat jaringan agar keamanan PPHAM terbangun secara holistik.