Sekolah Perempuan, Memantau Perlindungan Sosial

“Memanipulasi bantuan Raskin, beban bagi saya selaku Bendahara. Harga dinaikkan, jatah dikurangi dan berasnya jelek lagi. Sejak mengikuti diskusi-diskusi tentang program-program penanggulangan kemiskinan, salah satunya Raskin, di Sekolah Perempuan, saya bisa menurunkan harga Raskin dari yang tadinya Rp 2.600 per kg menjadi Rp 1.600 per kg sesuai aturannya”

(Ning Setyani, Ketua Sekolah Perempuan Bidaracina)
Sebuah pergulatan yang panjang bagi Ning Setyani untuk menyadari bahwa program-program perlindungan sosial pemerintah belum mampu mengeluarkan perempuan dari kemiskinan karena implementasinya yang tidak transparan dan korup. Pun, tidak mudah bagi Bu Ning, begitu biasa dia dipanggil untuk mengambil keputusan mengubah praktek-praktek yang korup dalam Raskin (Beras Miskin). Berawal dari semangat ungkapan “Belajar Sepanjang Hayat”, Bu Ning dan teman-temannya belajar di Sekolah Perempuan. Kurang lebih 6 (enam) bulan, dia dan teman-temannya bersekolah hingga mulai muncul potensi kepemimpinannya.
Sekolah Perempuan adalah sebuah wadah untuk memperkuat partisipasi dan kepemimpinan perempuan miskin agar perempuan dapat mendorong terjadinya perubahan mulai dari tingkat keluarga, komunitas serta di tingkat pemerintah desa/kelurahan. Perubahan yang paling dekat dengan kehidupan perempuan tersebut adalah meningkatnya akses perempuan terhadap program perlindungan sosial pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan. Karena itulah, kepemimpinan perempuan mutlak dibutuhkan untuk mendorong terjadinya perubahan tersebut. Institut KAPAL Perempuan mengembangkan Sekolah Perempuan di 6 provinsi di Indonesia yaitu di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan DKI Jakarta.
Lalu, mengapa Sekolah Perempuan? Bagaimana Sekolah Perempuan dapat mengartikulasikan kepemimpinan perempuan di tengah kultur patriarkhi yang kuat? Proses yang dibangun di Sekolah Perempuan adalah bagaimana mendorong tumbuhnya kesadaran kritis perempuan tentang nilai-nilai yang selama ini membatasi perempuan dalam segala aspek kehidupannya. Kesadaran kritis inilah yang pada akhirnya akan membuat perempuan mempertanyakan peran, posisi dan relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Pada saat yang sama, kesadaran kritis ini juga sekaligus memunculkan keberanian perempuan untuk meminta kembali hak-haknya yang hilang khususnya hak atas perlindungan sosial yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam Sekolah Perempuan, kesadaran kritis ini diproses dalam sebuah model pendidikan kritis yang dinamai “Pendidikan Adil Gender” atau PAG. PAG mengintegrasikan 3 aspek yaitu membangun perspektif keadilan gender, peningkatan kecakapan hidup dan membangun kepemimpinan perempuan.
Sejak Oktober 2013 hingga saat ini, 130 Sekolah Perempuan telah berkembang dengan 4.499 anggota sekolah. Sekolah Perempuan dirancang sesuai dengan konteks wilayahnya masing-masing, yaitu Sekolah Perempuan dan kebencanaan (DKI Jakarta), Sekolah Perempuan Pulau (Sulsel), Sekolah Perempuan Adat (NTB), Sekolah Perempuan pedesaan dan daerah tertinggal (Jatim dan NTB). Setiap 2 minggu sekali anggota sekolah belajar tentang Konsep Gender dan Dampaknya, Kesehatan Reproduksi Perempuan, Program-Program Perlindungan Sosial, Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan serta materi-materi yang merespon konteks sosial politik yang sedang berkembang di Indonesia, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Hasilnya? Tidak hanya Bu Ning yang mampu mengadvokasi harga Raskin tapi di sebuah pulau di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, ada Nurlina yang telah diakui sebagai nelayan perempuan dan mendapatkan jaminan perlindungan sebagai nelayan. Lalu di Lombok Utara, ada Ibu Sarakiyah yang telah memperjuangkan kepentingan masyarakat dan perempuan beragama Hindu di desa terpencil untuk mendapatkan akses jalan menuju pusat kota melalui Musrenbang. Di Kupang, ada Ibu Theresia Dhey yang berhasil mendorong adanya Peraturan Desa Partisipasi 30% Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa sementara di belahan tanah Jawa, di Kabupaten Gresik, ada Sri Bulan yang telah berhasil mendorong adanya layanan pemeriksaan IVA untuk deteksi dini kanker serviks secara gratis dan reguler.
Mereka adalah Sekolah Perempuan